Perpres Baru Siap, Ojol Dapat Perlindungan Hukum Lebih Kuat

Pemerintah Siapkan Peraturan Presiden untuk Perlindungan Mitra Pengemudi Ojol

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus mengatur sektor ojek online (ojol). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para mitra pengemudi ojol.

“Ya, terutama yang kami perhatikan adalah perlindungan bagi teman-teman ojol,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Ia menambahkan bahwa draf peraturan tersebut sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara, namun masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

Pemerintah ingin memastikan bahwa aturan baru ini tidak hanya berpihak pada satu kelompok, melainkan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring.

“Drafnya sedang kami pelajari. Ada beberapa hal yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami sedang mencari jalan terbaik agar hasilnya bisa diterima bersama,” jelas Prasetyo. Ia menegaskan bahwa Perpres ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi sektor ojol, terutama dalam hal kesejahteraan, keselamatan kerja, dan hubungan kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa sektor ojol tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berjalan adil dan manusiawi bagi para pengemudinya. Prasetyo menambahkan bahwa pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

“Mungkin, sangat mungkin (rampung tahun ini). Sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun Pemerintahan, mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.

“Kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol ya di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM,” kata Presiden Prabowo. Kepala Negara juga mengatakan bentuk perhatian pemerintah terhadap mitra pengemudi ojol juga telah terlihat lewat pemberian bonus hari raya.

“Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, untuk pertama kali,” kata Prabowo.

Fokus pada Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

Peraturan Presiden yang sedang disusun akan fokus pada aspek-aspek penting seperti kesejahteraan dan keselamatan kerja para pengemudi ojol. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para mitra pengemudi dan menjaga kestabilan ekosistem transportasi daring.

Beberapa poin yang akan diatur dalam Perpres ini antara lain:

• Penetapan standar upah yang layak bagi pengemudi
• Jaminan kesehatan dan perlindungan sosial
• Standar keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh perusahaan aplikasi
• Regulasi tentang hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan bahwa aturan ini tidak hanya berdampak positif bagi pengemudi, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi. Dengan demikian, keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak dapat tercapai.

Proses Pembahasan yang Masih Berlangsung

Meskipun draf Perpres sudah selesai dibuat, proses pembahasan dan evaluasi masih berlangsung. Pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan aplikasi, organisasi pengemudi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan semua pihak. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada saat ini, untuk memastikan bahwa Perpres baru tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau konflik.