Masyarakat Sipil Perkenalkan Solusi Guna Ulang di Forum WEF

Aliansi masyarakat sipil Indonesia menawarkan kembali pakai sebagai langkah preventif dalam upaya memperkecil polusi plastik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Ekonomi Dunia (WEF) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada hari Minggu (3 Agustus).

Tiza Mafira dari Dietplastik Indonesia menyebutkan bahwa penggunaan kembali merupakan cara penyelesaian masalah yang sudah diterapkan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu.

"Masyarakat tidak lagi menunggu. Kita telah menciptakan sistem alternatif untuk kemasan berbahan plastik sekali pakai," kata Tiza dalam acara Solutions Day World Economic Forum yang digelar di Geneva, Swiss, hari Minggu (3/8).

Ia juga menyoroti dua perspektif berbeda dalam negosiasi perjanjian pengurangan polusi plastik. Sebagian pihak mendorong pelarangan plastik dan bahan kimia berbahaya dari hulu, sementara sebagian lainnya hanya fokus pada pengelolaan sampah di hilir.

• Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Sampah Plastik Dianggap Tidak Selalu Serius Perhatian Terhadap Pengelolaan Limbah Plastik di Tanah Air Diragukan Keberlanjutannya Upaya Penanggulangan Polusi Plastik yang Dilakukan oleh Indonesia Dicurigai Kurang Menyeluruh Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Plastik di Negeri Ini Disebut Tidak Konsisten Tindakan untuk Membatasi Kontaminasi Plastik di Wilayah Republik Indonesia Dinilai Tidak Stabil
• Sistem Daur Ulang Menawarkan Kesempatan Ekonomi Baru, Dapat Menghasilkan Hingga Rp82 Miliar
• Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD): Penurunan Limbah Plastik di ASEAN+3 Dapat Mencapai 95% Pada Tahun 2050

Saat mendekati Komite Negosiasi Pemerintah (INC) 5.2 Perjanjian Plastik, Tiza menyarankan beberapa poin, antara lain menjadikan daur ulang sebagai tujuan nasional, melarang pemakaian plastik sekali pakai yang dapat ditinggalkan, serta mencabut subsidi untuk produk berbahan dasar plastik dan... extended producer responsibility (EPR) cenderung lebih besar pada jenis plastik yang memiliki risiko lebih tinggi.

Sejalan dengan hal itu, United Nations Environment Programme (UNEP) juga menekankan pentingnya target reuse, Standar EPR, serta panduan internasional untuk mendorong sektor industri menjadi lebih aktif dalam melakukan inovasi.

Dari sudut pandang perusahaan, SC Johnson menawarkan pemanfaatan sistem permintaan guna membatasi penggunaan plastik yang baru. Ini bisa dilakukan melalui penetapan tujuan post-consumer recycled (PCR), pembatasan penggunaan zat beracun, serta insentif untuk daur ulang.

Kebutuhan Sistem Daur Ulang Memerlukan Pendukung Kebijakan dan Ekonomi Diperlukannya Suatu Kerangka Kebijakan dan Faktor Ekonomi untuk Mendukung Sistem Pemanfaatan Kembali Perlu Adanya Dukungan dari Segi Kebijakan dan Aspek Ekonomi dalam Menerapkan Sistem Penggunaan Kembali Pengembangan Sistem Reuse Mengharuskan Adanya Strategi Kebijakan serta Pertimbangan Ekonomis Terdapat Keperluan Untuk Menyediakan Landasan Kebijakan dan Elemen Ekonomi yang Kuat dalam Implementasi Sistem Daur Ulang

Tidak lama yang lalu, Asosiasi Guna Ulang Indonesia (AGUNI) resmi berdiri dengan memiliki sepuluh perusahaan anggota. Pada skala regional Asia, konsorsium penggunaan ulang di kawasan ini juga sudah dibentuk, mencakup lima negara peserta yakni Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta India.

Di tingkat yang lebih besar, Global Reuse Alliance sedang dalam proses pembentukan. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan enam jaringan wilayah.

Tingkat kesiapan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat sipil tetap memerlukan pendukung politik serta ekonomi dari pihak pemerintah. Sampai saat ini, bantuan dana cenderung sedikit, walaupun sistem daur ulang memberikan kontribusi dalam menciptakan peluang kerja di sektor lingkungan.

Konsorsium Plastik Dunia juga memperhatikan perlu adanya ketegasan aturan serta pendanaan yang merata dalam pengelolaan limbah di negara-negara sedang berkembang. Masalah ini masih belum terselesaikan meski sektor industri telah mengungkapkannya siap berinvestasi secara sirkuler.

Karena itu, INC 5.2 ini perlu dimanfaatkan dalam menyusun kesepakatan yang memperkuat sistem daur ulang. Pendukungan bisa berbentuk penyempurnaan model pendanaan sesuai dengan tingkat manajemen yang ada. sampah , dari reduce, reuse, recycle , baru disposal .

Peningkatan dukungan bagi para pengusaha kecil dan menengah, serta penguatan infrastruktur daur ulang tetap penting dalam memaksimalkan solusi lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

Sampai saat ini, mayoritas dana dialokasikan pada pendekatan di bagian akhir, misalnya penguraian limbah melalui pembakaran. Laporan yang disampaikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Inisiatif Circulate mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan dalam konteks masalah plastik belum mencapai 0,5% bantuan pembangunan global (Official Development Assistance/ODA).

Sekitar 83% investasi swasta lebih fokus pada solusi hulu, khususnya pengolahan limbah. Di Asia, dukungan yang diterima cuma sebesar 5%, sedangkan di Afrika malah hanya mencapai 0,5%.

Keadaan ini menggambarkan pentingnya peranan kebijakan serta lingkungan investasi yang kokoh, blended finance untuk meminimalkan risiko investasi dalam solusi hilir, sekaligus menyalurkan kembali dana pembangunan ke arah lainnya reuse dan redesign.