Profil Tia Fitriani: Anggota DPRD Jawa Barat yang Meminta Fasilitasi Pertemuan dengan Dedi Mulyadi, Akui Hubungan Tak Harmonis

RB NEWS Berikut adalah catatan tentang Tia Fitriani, seorang anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Nasdem, yang mendapat perhatian karena telah mengundang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk hadir di gedung DPRD Jawa Barat.

Tia Fitriani menarik perhatian usai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat.

Pada pertemuan yang diselenggarakan pada hari Jumat (16/5/2025), Tia dengan tegas mengharapkan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, datang ke gedung DPRD.

Tia mengemukakan hal tersebut selama sidang pleno untuk meninjau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang berlangsung bersama dengan Wagub Jabar Erwan Setiawan di gedung DPRD Jabar pada hari Jumat, 16 Mei 2025.

Tia menilai komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif selama ini tidak berjalan baik.

"Mendapat persetujuan pimpinan, Tia Fitriani dari fraksi Nasdem, hingga saat ini Bapak Wagub yang hadir jujur mengatakan bahwa jika kita dibandingkan seperti pasangan suami istri, sepertinya keadaan kita tidaklah baik-baik saja," ungkap Tia pada pertemuan itu.

Selain itu, dia mengatakan bahwa selama memegang jabatan dalam tiga masa tenornya tersebut, tidak pernah ada kerjasama yang baik antara DPRD dengan Gubernur.

"Pada masa jabatan ketiga saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru kali ini kami menyadari bahwa tak terdapat kerjasama yang baik, sehingga sangatlah susah bagi kami untuk memberi informasi tentang kondisi di daerah pemilihan kami," tambahnya.

Tia menginginkan agar ketua DPRD bisa membantu dalam menyelenggarakan pertemuan diantara wakil rakyat dan Gubernur Jabar.

Ia menegaskan, komunikasi tidak akan berjalan efektif jika para legislator harus mendatangi rumah dinas gubernur.

"Kami tidak bisa mendengarkan. Jadi, mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau," ujarnya.

Tia kemudian menyarankan agar Dedi Mulyadi dipanggil ke Gedung DPRD Jabar supaya pertemuan itu bisa terlaksana.

Pertemuan kita hanya di sini pimpinan, di institusi DPRD, di bangunan DPRD, tempat rakyat dan harapan mereka. Lokasi di mana kita dilantik untuk membela aspirasi warga di daerah pemilihan masing-masing.

"Begini saja, bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih, atasannya," ujarnya.

Profil Tia Fitriani

Menurut informasi yang dipaparkan pada situs resmi DPRD Jabar, Tia Fitriani dilahirkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada tanggal 10 Januari 1966.

Tia Fitriani adalah seorang legislatif berpengalaman.

Pada saat ini, dia bertugas sebagai bagian dari Komisi 2 DPRD Jawa Barat yang mengurusi bidang ekonomi, untuk masa jabatan tahun 2019 hingga 2024.

Di samping itu, Tia juga terlibat aktif dalam Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Barat.

Dia dipilih dari daerah pemilihan (dapil) 2 yang mencakup area Kabupaten Bandung.

Menurut informasi dari Jariungu, Tia mampu mendapatkan 53.574 suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan ini memastikan dia akan kembali menempati posisi di parlemen.

Berdasarkan informasi dari situs Jariungu, Tia berhasil mendapatkan 53.574 suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan dengan demikian akan kembali menjabat sebagai anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat.

Alamatnya berada di Jl. Kebon Waru Tengah Nomor 5, Ds. Kacapuring, Kec. Batunuggal, Kota Bandung.

Dedi Mulyadi Mengkritisi DPRD Jawa Barat

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegur tindakan DPRD Jawa Barat.

Kini sedang berlangsung sebuah perselisihan antara Dedi Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat. Penyebab utamanya adalah absennya seluruh anggota DPRD pada Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 7 Mei 2025.

Lewat video di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang diunggah hari Sabtu, (17/5/2025), Dedi mengungkapkan kekecewaanya.

Menurutnya, anggota parlemen tidak menunjukkan sikap saling menghormati sebagaimana layaknya pihak berkepentingan dalam merumuskan kebijakan.

"Forum Musrenbang adalah tempat suci, meski diundang tetap enggan hadir. Mau dipandang penting namun selalu abaikan orang lain. Mengharap partisipasi aktif, padahal diri sendiri malas ikutan," ungkap Dedi melalui video tersebut seperti dikutip Tribun Jabar.

Dia pun menyuarakan kritikan terhadap sikap DPRD Jawa Barat yang menurutnya sering kali berlawanan arah dengan usaha eksekutif untuk memajukan wilayah tersebut.

Dodi mengatakan bahwa beberapa program yang bertujuan untuk masyarakat ternyata dianggap menyalahi undang-undang dasar.

"Saya mengklaim mendukung rakyat, berperang demi rakyat, tetapi ketika anggaran disusun untuk kemaslahatan rakyat, tiba-tiba tidak diterima dan dianggap menyalahi undang-undang dasar," ujarnya.

(RB NEWS/Tribunnews/Tribun Timur)