Pemprov Sumbar Atasi Kemacetan dengan Jalan Bypass Bukittinggi-Koto Baru

Ruang Baca, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di sekitar Pasar Koto Baru melalui pembangunan jalan bypass Bukittinggi-Koto Baru. Proyek ini menjadi salah satu solusi jangka panjang yang diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan Padang Lua dan Kabupaten Agam.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan bahwa pentingnya akses transportasi yang lancar di daerah tersebut. Menurutnya, kemacetan yang sering terjadi di Pasar Koto Baru menjadi salah satu titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada tahun lalu, tercatat adanya kemacetan sepanjang 5 km di lokasi tersebut, sehingga pemerintah berupaya mencari alternatif yang lebih efektif dan aman.

Salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan adalah pembangunan underpass atau flyover. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak dilanjutkan karena dinilai memiliki risiko tinggi, baik secara teknis maupun keselamatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis zona rawan gempa dan patahan aktif di sekitar area tersebut. Membangun infrastruktur seperti underpass di lokasi tersebut dinilai berbahaya.

Sementara itu, pembangunan flyover juga tidak dapat direalisasikan karena melewati jalur rel kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menolak izin dengan alasan keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalan alternatif sebagai solusi utama.

Bupati Agam Benni Warlis menambahkan bahwa revitalisasi pasar juga menjadi bagian dari rencana jangka pendek untuk mengatasi masalah kemacetan. Ia menilai bahwa perbaikan fasilitas pasar akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat sekitar.

Wali Nagari Padang Lua, Jufri, juga menyampaikan harapan masyarakat setempat agar solusi permanen segera diwujudkan. Menurutnya, pembangunan jalan bypass sudah mulai berjalan, dan hanya tersisa sekitar 1,2 km lagi yang belum selesai. Jika proyek ini diteruskan hingga Pasar Amur, maka kemacetan di Padang Lua bisa diminimalkan tanpa harus membangun underpass atau flyover yang berisiko.

Dari hasil rapat yang digelar, pemerintah provinsi dan kabupaten sepakat untuk menjadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar perencanaan teknis. Pemprov Sumbar juga akan mengajukan dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pihak terkait lainnya agar proses pembangunan bisa segera terealisasi.

Beberapa langkah yang telah diambil dalam upaya mengatasi kemacetan di kawasan tersebut antara lain:

• Pembangunan jalan bypass Bukittinggi-Koto Baru sebagai solusi jangka panjang.
• Penutupan opsi underpass dan flyover karena risiko tinggi.
• Revitalisasi pasar sebagai solusi jangka pendek.
• Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat proses perencanaan.
• Pengajuan dukungan ke lembaga legislatif dan instansi terkait untuk mendukung realisasi proyek.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kepadatan lalu lintas di sekitar Pasar Koto Baru dapat berkurang, sehingga meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan.