Korban Banjir Jayawijaya: Pemimpin Setempat Harus Lebih Peduli pada Warganya

Laporan Jurnalis RB NEWS, Noel Iman Untung Wenda

RB NEWS, WAMENA – Penduduk di area sungai di hadapan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga), Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, melakukan blokade jalan utama Hom-Hom pada hari Selasa pagi (20/5/2025). Aksi ini dilakukan untuk mengecam ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan komitmennya tentang penyelesaian masalah banjir.

Tindakan itu dijalankan dengan mengguncangkan aspal pada permukaan jalan dan merobohkan sebagian dari jembatan menggunakan peralatan konstruksi. Akibatnya, lalu lintas benar-benar tersendat dan kegiatan warga dipengaruhi. Beberapa pejabat pemerintah serta siswa harus balik rumah karena rute jalan yang terhambat.

Masyarakat mengatakan bahwa tindakan tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan atas respons pemerintah daerah yang dinilai kurang cepat terkait dengan kesulitan yang dialami masyarakat.

Banjir yang melanda kembali semalem disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi, menyebabkan genangan air merembes ke pemukiman warga, padahal janji pemerintah tentang penormalan sungai belum juga terealisasi.

Pak Asso, yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak, mengungkapkan bahwa pihak pemerintahan telah tiga kali memberikan janji untuk melaksanakan normalisasi Sungai, tetapi sampai saat ini belum ada upaya konkret dilakukan.

"Ketika banjir terdahulu, wakil bupati bahkan turun langsung dan berkomitmen untuk melebarkan aliran sungai serta menaikkan jembatan sehingga air tidak lagi merendam permukiman. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata, cuma janji belaka," katanya dengan nada frustasi.

Dia juga menyebutkan bahwa pemerintahan yang diketuai oleh putra daerah saat ini harusnya lebih peka terhadap masalah-masalah masyarakat.

“Mereka bilang kami ini putra daerah, kami akan kerja sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya hanya janji,” tambahnya.

Tindakan memadamkan lampu ini versi penduduk merupakan cara untuk memberikan tekanan pada pemerintah supaya segera mengambil tindakan dalam penyelesaian permasalahan yang telah sering terjadi.

"Kepala pemerintahan yang baru-baru ini dipilih menyampaikan bahwa anak-anak lokal mereka akan benar-benar bekerja keras, tetapi realitasnya adalah hal itu telah dilontarkan untuk tiga kali berturut-turut oleh para pemimpin dan masyarakat di area tersebut merasa kecewa. Kami sebagai penduduk setempat sangat tidak senang dengan komitmen dari sang kepala daerah; artinya menurut pandangan kami, pekerjaan pemerintah saat ini hanyalah sekedar janji seperti pada masa lalu." Katanya.

Sekitar pukul 08.40 WIT, aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan negosiasi dengan warga. Aksi pembongkaran jalan akhirnya dihentikan dan akses jalan kembali dibuka.(*)