Kemenkes Pastikan Ketersediaan Obat TBC Aman, Warga Tak Perlu Khawatir!

RB NEWS.CO.ID - JAKARTA Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam sebuah pertemuan tentang peningkatan upaya penghapusan tuberkulosis.
Satu laporan dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa stok obat untuk pasien dengan penyakit TBC cukup sampai bulan Februari tahun 2026.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman mengatakan bahwa hingga kini tak terdapat masalah pada pengadaan obat untuk TBC di tanah air. Sebab, perlahan-lahan persedian tersebut telah didistribusikan ke semua propinsi yang ada di Indonesia.
Obat anti tuberkulosis sebagian besar diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara beberapa jenis obat lainnya didanai melalui Dana Hibah Global Fund.
"Pada tahun 2025 ini obat anti tuberculosis (OAT) pasien sensitif obat (SO) tersedia sebanyak 1.123.603 paket. Dan untuk Obat anti Tuberkulosis (OAT) pasien TBC Resisten Obat (RO) tersedia sebanyak 14.772 paket," jelas Aji kepada RB NEWS, Rabu (14/5).
Terkait data TBC di Indonesia, Kemenkes mencatat capaian final tahun 2024 dan tahun 2025 data per 5 Mei 2025. Penemuan kasus pada tahun 2024: 856.420 (78% dari estimasi kasus) dan 98,6% di antaranya adalah TB SO. Lalu, penemuan kasus pada ?tahun 2025 per 5 Mei sebanyak 254.081 kasus.
Aji menambahkan, untuk menjamin keberlangsungan pengobatan pasien TBC sampai sembuh, Kementerian Kesehatan selalu melakukan pemantauan penemuan kasus dan pemantauan ketersediaan obat TBC sampai di daerah. Serta memastikan semua pasien TBC mendapatkan akses pengobatan.
"Kementerian Kesehatan melakukan pengadaan Pra Dipa pada akhir tahun 2025 untuk pemenuhan obat pada bulan Januari 2026, sehingga terjamin ketersediaan obat untuk pengobatan pasien TBC sampai sembuh," ujar Aji.
Sebelumnya, The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis (TBC), & Malaria (GFATM) telah berkomitmen mendukung program eliminasi penyakit HIV, TBC, dan malaria serta Resilient Sustainable System for Health (RSSH) di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima dukungan GFATM untuk mencapai target pada 2030.
GFATM telah menyepakati dukungan dana hibah kepada Indonesia. Total dana hibah tersebut adalah US$ 309 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 4,6 triliun untuk periode anggaran 2024-2026.
Kegiatan peluncuran dana hibah tersebut dilaksanakan di Auditorium dr. Herman Susilo Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Hang Jebat, Kemenkes Jakarta pada Rabu (17/1/2024).
"Tapi, itu untuk banyak program: tuberkulosis, HIV, malaria dan perbaikan sistem kesehatan secara umum. Jadi, bukan hanya untuk tuberkulosis," ujar Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ahmad Fuady.
Gabung dalam percakapan