Demo Driver Ojol: Respon Istana

RB NEWS , Jakarta Kepala Unit Komunikasi Presidensial (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa keinginan yang dinyatakan oleh para sopir layanan ojek daring (ojol) telah ditanggapi dengan cepat oleh pihak berwenang. Hasan menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melaksanakan pembicaraan dengan wakil-wakil dari ojol guna menyelesaikan serentetan masalah yang mereka alami.

"Sepertinya tugas hari ini baru saja berakhir. Mereka baru saja menyelesaikannya dan mengadakan paparan pers bersama para jurnalis. Jadi, respon dari Kementerian Perhubungan cukup cepat," ujarnya saat diwawancara pada Senin, 19 Mei 2025.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, sudah melakukan tindakan proaktif dengan membuka forum diskusi untuk menerima keluhan serta semua keinginan penumpang ojek online.

"Kementerian Perhubungan telah mengadakan paparan pers dan diskusi bersama wakil dari layanan ojek online. Mereka siap membahas harapan mereka tentang aturan serta kesejahteraan," ucapnya lagi.

Hasan mementahkan pentingnya pengakuan terhadap hak rakyat dalam menyuarakan pikiran mereka, tetapi pada saat yang sama ia meminta supaya protes dijalankan secara teratur tanpa merusak kesejahteraan umum.

"Menyuarakan pandangan merupakan hak konstitusi. Namun, kami menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan publik," katanya.

Menurut Hasan, kementerian dan lembaga terkait akan mengolah seluruh masukan dari pengemudi ojol secara serius untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak.

"Kami berusaha mencari solusi yang adil untuk semua pihak. Usaha dapat beroperasi normal, masyarakat masih mendapatkan layanan mereka, sementara kondisi finansial para sopir pun membaik," imbuhnya.

Pengendara ojek online merencanakan untuk menyelenggarakan protes massal pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Demonstrasi tersebut bertujuan menanggapi serangkaian permintaan yang hingga kini belum mendapat respon cukup baik dari pihak pemerintahan maupun perusahaan aplikasi terkait.

Beberapa harapan yang dinyatakan termasuk keterbukaan dan kesetaraan terhadap laba. Para pengemudi meminta ketegasan serta keadilan dalam mekanisme pembagian pendapatan antara diri mereka sendiri dengan perusahaan aplikasi tersebut.

Berikutnya, mereka meminta penyesuaian tarif dasar yang dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional dan kebutuhan hidup. Pengemudi ojol juga berharap adanya perlindungan sosial, termasuk asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

Selain itu, komunitas ojol juga menolak praktik suspensi akun secara sepihak oleh perusahaan aplikasi tanpa proses yang transparan hingga meminta untuk dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan yang menyangkut pekerjaan mereka.

Sebagai bentuk protes, pengemudi ojol berencana untuk mematikan aplikasi selama 24 jam penuh, yang diperkirakan akan berdampak pada layanan transportasi dan pengiriman barang di berbagai kota.