Ali Ngabalin Bongkar Kontroversi Ijazah Jokowi: Rencana Megaproject Uang Besar untuk Jegal Karir Politik Gibran

RB NEWS Mantan Karyawan Senior Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa perselisihan seputar ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari suatu skema yang telah direncanakan dengan baik.

Dia berpendapat bahwa beberapa pihak dengan sengaja mempopulerkan masalah tersebut untuk merendahkan anak Jokowi, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebaliknya, Ali Ngabalin menyebut masalah ijazah palsu ini sebagai bagian dari skema tersembunyi yang telah berjalan selama beberapa tahun.

Berikut adalah informasinya: Ketua TPUA, Eggi Sudjana, sebelumnya sudah mengajukan laporan atas nama Jokowi serta Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Ova Emilia karena diduga memiliki ijazah yang tidak sah kepada Bareskrim Polri di Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024.

"Proyek diploma palsu merupakan proyek bernilai tinggi yang berlangsung selama beberapa tahun. Sudah berapa lama ya, tidak ada habisnya. Tentunya ini memakan waktu cukup panjang. Apalagi kalau soal seperti di Indonesia pastinya dikerjakan dengan sangat professional," ungkap Ngabalin dikutip RB NEWS dari kanal YouTube SINDOnews, Kamis (22/5/2025).

Ia bahkan bisa menyebutkan ada sekira delapan orang yang sengaja diminta gembar-gembor di media sosial untuk memperbesar masalah ijazah Jokowi.

Untuk proyek ijazah ini, mungkin hanya sekitar sepuluh orang atau delapan yang aktif di media sosial saja.

Lebih lanjut, Ali Ngabalin menjuluki polemik ijazah palsu Jokowi ini dengan sebutan proyek tanpa tender dengan bayaran besar.

"Ijazah palsu tersebut merupakan proyek tanpa lelang yang melibatkan dana besar," katanya.

Ia lantas mengungkapkan bahwa ada pihak yang ingin menjegal Gibran.

Meskipun Jokowi telah mengundurkan diri dari jabatanPresiden, Gibran tetap terlibat dalam bidangpolitik dengan menemani Presiden ke-8RI, yaitu Prabowo Subianto.

Ini dapat dilihat dari tindakan timangan musuh yang segera menghadapkan sergapan kepada Jokowi ketika pemerintahan Prabowo dan Gibran baru saja diluncurkan.

"Setelah berhenti jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden, kalau tidak sekarang bekerja, tidak ada lain tidak ada bukan kecuali untuk bagaimana bisa mengadang Gibran untuk masa yang akan datang. Sementara Prabowo-Gibran baru 6-7 bulan, kan lucu," tutur Ali Ngabalin.

"Jadi agak tidak canggih, gampang sekali dibaca," sindirnya.

Seperti yang diumumkan oleh Bareskrim Polri, ijazah milik Jokowi merupakan dokumen autentik.

Setelah melaksanakan analisis forensik dan mendengarkan keteranga para saksi, disimpulkan bahwa Jokowi merupakan alumni resmi dari Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selain itu, ijazah Jokowi mirip dengan ijazah teman-teman satu angkatan yang lainnya, termasuk hal detail seperti tinta dan jenis kertas yang digunakan pada dokumen tersebut.

Hasil Penyidikan Polri

Setelah melaksanakan pemeriksaan serta penyelidikan, Bareskrim Polri menyatakan bahwa gelar Sarjana Satu (S1) di bidang Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimiliki oleh Jokowi adalah otentik.

Verifikasi keautentikan diploma Jokowi dijalankan melalui tes laboratorium, interogasi para saksi, serta penyelidikan berbagai tempat yang berkaitan.

Perihal keabsahan sertifikat kelulusan Jokowi dibongkar oleh Kepala Divisi Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat memberikan keterangan pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025.

Dia mengatakan bahwa selama investigasi, kepolisian tidak menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kasus ijazah Jokowi itu.

Djuhandhani menegaskan, pihaknya menyampaikan fakta-fakta yang didapatkan dari penyelidikan yang telah dilakukan.

"Dia menegaskan bahwa investigasi yang sedang berlangsung tidak semata-mata bertujuan untuk merespons pengaduan publik, melainkan pihak polisi juga menyampaikan kepada masyarakat tentang fakta sebenarnya seperti apa yang telah kami temukan," jelasnya saat diwawancara, Kamis (22/5/2025), dikutip dari YouTube. Kompas TV .

Setelah asli dari ijazah Jokowi dibahas, Bareskrim Polri menginginkan agar kondisi di kalangan publik menjadi damai.

Djuhandhani pun menginginkan agar usai perdebatan kali ini, rakyat dapat bersama-sama menyokong pemerintahannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Maka kami berharap agar kondisi negeri ini kian damai, mari kita dukung pemerintahan yang diketuai Bapak Prabowo dalam mengejar pembangunan," tegasnya.

39 Saksi Diperiksa

Djuhandhani menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut meliputi analisis terhadap jenis kertas, sistem keamanan kertas, material pencetakan, tinta pada tulisan tangan, segel stempel, serta tinta yang digunakan dalam tandatangan dekan dan rektor.

"Menurutnya, dari para penelitian itu, bukti dan sampel perbandingan ditemukan memiliki kesamaan atau berasal dari satu produk yang sama," katanya, Kamis.

Setelah melakukan investigasi, ternyata sidang perkara yang diadakan untuk mendapatkan kejelasan hukum menunjukkan bahwa tidak ada tindak pidana yang terjadi.

Di samping itu, polisi sudah menggelar tes lab forensik pada diploma Jokowi dari SMAN 6Solo serta Fakultas Kehutanan UGM.

Penemuan tersebut menunjukkan bahwa investigator telah mengamankan salinan resmi dari gelar Sarjana di Bidang Kehutan yang bernomer 1120 untuk Joko Widodo dengan Nomor Induk Mahasiswa 1681KT dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, diperoleh pada tanggal 5 November 1985.

Dokumen ijazah Joko Widodo diperiksa melalui tes laboratorium beserta sampel perbandingan dari tiga temannya saat dia masih menyelesaikan studi di Fakultas Kehutan Universitas Gadjah Mada.

"Pengujian verifikasi dilaksanakan melalui perbandingan antara produk serupa di mana hasilnya harus sama," jelas Djuhandhani.

Kepolisian pun sudah menginterogasi sebanyak 39 orang saksi yang meliputi beberapa kelompok seperti civitas akademika Fakultas Kehutanan UGM serta kawan-kawannya saat Jokowi duduk di bangku kuliah.

Terdiri atas empat anggota dari pihak pengaduan, yaitu Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Ketua mereka, Eggi Sudjana, telah menerima undangan sebanyak dua kali namun tidak dapat hadir sehingga disubstitusi oleh tim yang dipilihnya sendiri.

Setelah dilakukan investigasi oleh Bareskrim, ternyata TPUA belum tercatat dalam sistem hukum umum (AHU).

"Kemudian di samping empat orang pendumas, kita memeriksa 10 orang dari lingkungan UGM. Kemudian 8 orang alumni Fakultas Kehutanan UGM periode 1982-1988, 1 orang senior di Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini sebagai Guru Besar di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, 3 orang di lingkungan SMAN 6 Surakarta, 6 orang rekan SMAN 6 Surakarta Bapak Ir. H. Joko Widodo, 6 orang pihak eksternal, dan 1 orang teradu, yaitu Bapak Joko Widodo," tutur Djuhandhani.

Dia mengatakan bahwa mereka juga telah mengeksplorasi 13 area, seperti yang tercantum berikut ini.

Rektorat UGM, Fakultas Kehutanan UGM, serta perpustakaan dan arsip UGM, termasuk juga Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, lalu di Semarang, secara online, seorang senior dari Jokowi.

Selanjutnya di Jogja Library Center, Percetakan Perdana, SMAN 6 Surakarta, KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, Kementerian Dikti Saintek, Kementerian Dikdasmen, serta dinas perpustakaan dan arsip daerah.

(RB NEWS/Via)