5 Alasan Kenapa Para Sejarawan Menentang Usulan Menulis Ulang Sejarah Indonesia: Membongkar Upaya Pemerintah Ciptakan Sejarah Buatan

RB NEWS - Penciptaan kembali sejarah Indonesia oleh pihak berwenang tidak disetujui para ahli sejarah.

Pembantahan itu disampaikan oleh beberapa ahli sejarah yang menjadi bagian dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), saat menghadiri sidang rancangan undang-undang bersama Komisi X DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025.

Sebenarnya, pemerintah berencana untuk meluncurkan kembali tulisan sejarah Indonesia yang telah direvisi kepada publik pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Pada pertemuan tersebut, Mantan Jaksa Agung dan Ketua AKSI, Marzuki Darusman, menyampaikan pandangan menentang mengenai rencana untuk merevisi kembali sejarah.

Berikut ini adalah kelima poin yang diungkapkan oleh AKSI:

Pertama, pernyataan Departemen Budaya tentang merombak kembali sejarah diartikan sebagai usaha yang disengaja oleh pemerintah untuk memodifikasi masa lalu negara kita menggunakan interpretasi satu sisi saja.

Projek ini dianggap sebagai metode halus untuk mengendalikan pikiran masyarakat serta mendominasi interpretasi sejarah.

Kedua, berdasarkan skenario politik tersebut, pemerintah memanfaatkan kekuasaan historis untuk mengimplementasikan sistem politik atau urutan tertentu. Dalam konteks ini, sangat penting dan sah bagi pemerintah untuk mendefinisikan serta menetapkan serangkaian norma terkait tingkah laku, pikiran, dan opini publik agar sesuai dengan legitimasi pemerintah, seperti yang telah dituangkan dalam gambaran sejarawi tersebut.

Ketiga, spektrum politik seluruh kekuasaan pemerintah digelar dan dilaksanakan, dalam suatu jangkauan politik yang batas-batas terluarnya dibingkai paham otoritarianisme di satu sisi, dan totalitarianisme di sisi lain.

Totaliteran bukan sekadar penumpukan dari otoriter; justru sebaliknya, otoriter tidak semata-mata merupakan versi teredam totaliter yang dapat dihindari atau dicegah hanya dengan mengabaikan hal tersebut serta deretan retorika pemerintahan.

Keempat, proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan disebut sebagai bentuk sejarah buatan yang mengkhianati semangat kerakyatan.

Kelima, sejarah Indonesia sudah menjadi pedoman bagi dunia.

Menyembunyikan sejarah untuk tujuan kekuasaan dianggap dapat menimbulkan bencana bagi negara.

Maka dari itu, penyusunan sejarah tunggal yang dilakukan oleh pemerintahan perlu diakhiri dan dengan tegas dibantah.

Pada rapat dewan rundingan itu, berbagai pihak terkemuka turut serta termasuk Usman Hamid, Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia; Mike Verawati, Presiden Koalisi Perempuan Indonesia; Amirrudin, Seorang aktivis HAM, bersama dengan beberapa figur penting lainnya.

Penjelasan Menteri Kebudayaan

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan alasannya kenapa pemerintah merombak kembali sejarah Indonesia. Rencananya buku tersebut akan dipublikasikan pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti.

Fadli Zon mengatakan hal itu pada acara Mata Lokal Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Tribun Network di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025.

Fadli mengatakan bahwa kita seharusnya bersyukur atas 80 tahun atau 8 dasawarsa ini.

Sejak lama, Fadli mengingat betapa Indonesia selalu diperingati ketika memasuki masa dasawarsa.

Fadli menginginkan agar tradisi tersebut terus berlanjut melalui momen merekam kembali sejarah Indonesia.

"Bila kita melihat sejak lama, hal itu selalu hadir, seperti buku tentang 10 tahun Kemerdekaan Indonesia, 20 tahun Kemerdekaan Indonesia, 30 tahun, 40 tahun, hingga 50 tahun yang lalu. Namun baru-baru ini sepertinya sedikit berkurang," jelasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengumumkan niat perombakan sejarah RI yang diserang selama 350 tahun guna menyingkirkan sifat merendahkan diri bangsa.

"Iya, generasi kita ini merupakan generasi yang semakin kritis," kata Fadli.

Fadli kemudian mendorong semua penonton untuk merenung ulang tentang alasan mengapa suatu negeri yang amat perkasa dapat dikuasai begitu lama oleh Belanda, meskipun Belanda bukanlah kekuatan utama di Benua Eropah waktu itu.

Fadli menjelaskan bahwa di masa mendatang, sejarah resmi Republik Indonesia tentang hal tersebut akan lebih menekankan pada sejarah perlawanan melawan imperialis dan kolonialisme.

"Dengan tujuan untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan kami menentang imperialis dankolonisasi," katanya.

Menurut dia, tidak semua area di Indonesia langsung menyerah kepada kekuatan imperialis Belanda; sebaliknya, resistansi pun muncul di berbagai tempat.

Fadli menyatakan bahwa dalam riwayat sebenarnya, tidak semua area Republik Indonesia dikuasai oleh penjajahan selama 350 tahun penuh.

"Di manapun pasti akan terjadi Pemberontakan melawan penjajah Jadi saya rasa bukan semua periode itu adalah 350 tahun. Malahan, beberapa orang berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya tak pernah dikoloni karena negara ini sudah dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya, konflik yang berlangsung disebut sebagai peperangan pertahanan kemerdekaan. Ini dikarenakan Belanda dan Sekutu kembali pada masa tersebut sehingga masyarakat Indonesia harus bertarung demi menjaga kedaulatan negara mereka.

"Saya pikir kita perlu bersikap lebih obyektif. Karena dalam kenyataan sejarahnya, banyak wilayah yang tidak patuh, malahan berlawanan sampai titik terakhir dan bahkan baru selama beberapa tahun saja, ada pula yang tak pernah dikuasai sama sekali," katanya. (*)

Ikuti informasi terkini yang menarik perhatian publik di kanal-kanal ini: Channel WA , Facebook , X (Twitter) , YouTube , Threads , Telegram

Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com berjudul Rapat di Parlemen, Ahli Sejarah Nyatakan Tidak Setuju dengan Usulan Revisi Sejarah