Prabowo dan Sri Mulyani Bersepakat: Hapus Kuota Impor untuk Lebihkan Pendapatan Negara

Jogjandroid Blog - Prabowo meminta penghapusan kuota impor, dan Sri Mulyani setuju untuk mencari cara tambahan dalam meningkatkan pendapatan negara.

Impor kuota akan dicabut, Prabowo mengusulkan prioritasnya pada barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat luas.

Pemimpin negara tersebut menyatakan bahwa dia sudah memberi instruksi kepada timnya dalam pemerintah agar meniadakan sistem kuota yang bisa memperlambat proses perdagangan.

"Tetapi yang pasti, Menteri Koordinator kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia hadir, dan juga Ketua DEN ada disana. Saya telah memberikan instruksi agar menghapuskan kuota impor khususnya untuk barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat," ujar Prabowo saat menghadiri sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 8 April 2025.

Mantan Menteri Pertahanan tersebut mengatakan bahwa kuota impor akan menjadi lebih fleksibel bagi mereka yang memiliki kemampuan.

Oleh karena itu, pemerintah mengizinkan impor untuk setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.

"Siaran tersebut menegaskan bahwa mereka yang sanggup dan bersedia untuk melakukan impor diperbolehkan melakukannya dengan leluasa tanpa ada pembatasan seperti sebelumnya," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, keputusan tersebut adalah elemen penting dalam strategi pemerintah untuk menyederhanakan sistem birokrasi dan mempermudah proses bisnis bagi pengusaha.

Di samping itu, dia mengutamakan kebutuhan untuk membentuk lingkungan yang mensupport terciptanya pekerjaan dan juga memacu perkembangan perekonomian dalam negeri.

"Para pebisnis tersebut menghasilkan lapangan kerja. Mereka adalah pemimpin dalam hal ini. Baiklah, mereka bisa mendapatkan keuntungan, tidak menjadi masalah. Namun, kami juga menekankan agar para pebisnis membayar pajak dengan tepat," katanya.

Satu komoditas yang dia sarankan dihapuskan batasannya dalam pengimporan adalah daging. Ia memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimman serta Menteri Perdagangan Budi Santoso supaya mendorong pembukaan kesempatan impor barang itu kepada semua orang.

"Semua orang diperbolehkan untuk melakukan impor. Impornya apa pun, silakan lakukan saja. Penduduk kita juga cerdas, benar begitu? Buatlah aturan mengenai kuotanya, setelah itu cuma perusahaan A, B, C, dan D yang terpilih yang berhak melaksanakannya. Hanya mereka yang diizinkan untuk menjalankan hal ini, cukup menyenangkan," ujar Prabowo.

Sri Mulyani Sepakat

Presiden Prabowo Subianto bersiap untuk melenyapkan aturan tentang kuota impor. Ini menjadi bagian dari langkah-langkah yang diambil untuk menyederhanakan lingkungan bisnis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setuju dengan proposal itu. Dia berpendapat bahwa ide ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak atas produk-produk impor.

"Kuota tersebut sebenarnya tidak menghasilkan pendapatan bagi negara, justru menambah beban pada transaksi dan menciptakan ketidaktahuan publik," ungkap Sri Mulyani saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).

Dia juga menyatakan bahwa jika kebijakan kuota impor dicabut, hal itu akan sangat memengaruhi peningkatan perdagangan baik dari segi impor maupun ekspor di Indonesia.

Selanjutnya, Sri Mulyani menambahkan, bahwa pemberian izin dan regulasi terkait impor akan diperbarui dengan sistem yang lebih sederhana berbasis teknologi informasi dan data.

Terjadi pindah fokus dari pengawasan batas wilayah ke pos-batas setelah keluar, melalui ekosistem logistik nasional, dimana seluruh aktivitas logistik berada dalam teknologi digital.

"Maka hal ini akan mengurangi waktu serta biaya dalam sistem logistik. Saat ini, sebanyak 53 dermaga dan tujuh terminal telah tersambung dengan Sistem Ekosistem Logistik Nasional (NLE), yang mana semua transaksinya dilakukan secara digital dan menjadi jauh lebih cepat serta efisien," ungkapnya.

Dengan begitu pula, Kementerian Keuangan berencana untuk menerapkan sistem hycos x-ray. Dengan ini, pejabat Bea dan Cukai tidak lagi perlu melakukan pembukaan atau penggeledahan secara manual, sebab isi setiap kontainer dapat diobservasi langsung tanpa campur tangan mereka.

Kami juga akan menyesuaikan kebijakan dan Administrasi Perpajakan serta Kepabeanan guna mendukung proses impor dan ekspor.

Antara polisi dari hilir sampai hulunya akan menjadi lebih terpadu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beragam transaksi restitusi, meningkatkan efisiensi dalam proses operasional serta menyederhanakan layanan impor," ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa mereka telah menerima masukan ketika berada dalam keadaan serupa ini, perusahaan yang melakukan penggabungan atau akusisi harus bisa bersikap lebih sigap lagi, dan umumnya hal tersebut dihambat oleh aturan pajak.

"Kami sangat bersedia untuk menganalisis dan mengevaluasi segi-segi pajak sehingga perusahaan-perusahaan yang harus menjalani proses penggabungan atau akuisisi dapat menjadi lebih lincah, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mendesak hal tersebut," tegasnya.

Artikel ini dipublikasikan di Kontan denganjudul Penghapusan Kebijakan Impor Kuota, Menurut Sri Mulyani: Dapat Bertambahnya Pendapatan

Artikel ini dipublikasi di Kompas.com denganjudul "Prabowo Menghapus Kuota Impor untuk Barang-Barang Strategis, Setiap Orang Dapat Melakukan Impor"