Soal Program 3 Juta Rumah, Ketum REI: Minat Presiden Prabowo Menurun

RB NEWS , Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Properti Indonesia ( REI Joko Suranto menganggap bahwa proyek 3 juta hunian setiap tahunnya belum mencapai kemajuan yang diharapkan selama lima bulan kepemimpinan presiden tersebut. Prabowo Joko juga merasakan bahwa pemimpin negara telah kehilangan semangat terhadap program-program yang dijanjikan selama kampanye Pemilihan Presiden 2024 tersebut.

Presiden Prabowo telah kehilangan antusiasme dan tak pernah lagi menyebutkan tentang program tersebut. 3 juta rumah Joko menyatakan hal tersebut saat berpartisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di gedung parlemen Senayan pada hari Rabu, 19 Maret 2025.

Joko mengatakan bahwa sekarang ini Prabowo semakin bersemangat tentang beberapa program lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, dan juga proyek Danantara. Terakhir, dia membicarakan permintaan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, ia merasa cemas bahwa sumbangan para pembangun dalam program tiga juta unit rumah bisa menjadi percuma.

Sebenarnya, menurut Joko, sektor properti berpotensi menciptakan lebih dari 9 juta lapangan kerja. Di samping itu, hal tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan minimal 400 ribu pengusaha baru di semua wilayah Indonesia. "Kami merasakan kekhawatiran akan masalah ini, yang membuat kami datang hari ini," katanya.

Di samping mengkritik proyek 3 juta hunian karena dianggap tak mendapatkan kemajuan akibat kurangnya antusiasme dari Prabowo, Joko juga menjelaskan bahwa organisasi para pembuat perumahan memiliki beberapa masalah. Menurut dia, pihak pemerintah belum memberi perlindungan serta panduan bagi mereka yang sedang membuat perumahan tersebut. Sehingga, pembuat perumahan ini menjadi cemas tentang stabilitas dalam melakukan usaha. Selanjutnya, untuk pembuat rumah bersubsidi, kata Joko, ada rasa tidak tenang dikarenakan dituduh sebagai salah satu pembuat perumahan buruk oleh Departemen Penempatan Hunian dan Wilayah Permukiman (PKP).

Selanjutnya, Joko menyebutkan bahwa beberapa kontroversi muncul dari pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara yang menimbulkan kekhawatiran bagi para developer perumahan. Isu-isu tersebut meliputi ide untuk meningkatkan jumlah FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sampai mencapai 800 ribu unit rumah, usulan penurunan harga properti dalam kondisi biaya tanah yang semakin naik, pemanfaatan lahan milik koruptor yang telah disita oleh negara, serta rencana melakukan_audit terhadap developer program perumahan bersubsidi oleh BPK.

Sekarang ini, asosiasi developer perumahan pun telah mengomentari performa Ara tentang kurangnya kemajuan tersebut. roadmap Atau peta jalan untuk program 3 juta hunian.

Pemimpin Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, juga menyampaikan bahwa para developer perumahan masih kebingungan dalam menentukan langkah untuk memulai proyek mereka. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana sehubungan dengan perannya.

“Apa kita dibawa kemana? Apakah membantu dengan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), atau ada hal lain?” ujar Ari pada hari Selasa, 18 Februari 2025.

Ara kemudian menyatakan bahwa dia telah memiliki sesuatu tersebut sebelumnya. roadmap Program 3 juta hunian yang dirancang tersebut akan diserapkan saat Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja dan meminta undangan.

Rapat atau menyampaikan roadmap ke DPR besok sudah siap," ujar Ara saat berbicara dengan para reporter sebelum peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025. "Apabila terdapat modifikasi dalam peta jalannya, kami pun akan menyesuaikannya.

Meskipun demikian, Ara enggan untuk menjelaskan saat dimintai klarifikasi tentang urutan kepentingan program Kementerian PKP yang sedang dia rancang tersebut. roadmap Program 3 Juta Rumah. "Nantinya, sesuai waktu yang ditentukan," ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Hingga saat ini, belum terdapat jadwal rapat kerja antara Ara dan Komisi V DPR RI. Serta, Kementerian PKP pun belum mengumumkan rincian jalannya program 3 juta hunian kepada masyarakat umum.