Mentri Hukum Supratman: Hanya 14 Lembaga Negara yang Boleh di Isi Oleh TNI Aktif

RB NEWS , Jakarta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa baru terdapat 14 kementerian dan lembaga (K/L) yang mendapatkan persetujuan untuk dapat ditempati oleh pegawai tersebut. TNI aktif dalam revisi UU TNI Dalam karyanya, Dai menggabungkan beberapa lembaga untuk memberikan arti baru pada instansinya.

"Terdapat sebanyak 14 posisi yang semula direncanakan menjadi 16. Sebab, penggabungan antara kementerian pertahanan serta dewan pertahanan nasional akan disatukan dengan Sekretariat Militer Presiden," terang Supratman saat berbicara dengan para jurnalis di komplek parlemen, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025.

Jumlah kementerian dan instansi yang bisa didiami oleh prajurit aktif dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkat setelah ada perubahan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI atau disebut juga Revisi UU TNI. Sebelumnya cuma terdapat 10 entitas, namun usulan tersebut naik jadi 15 entitas, dan akhirnya berubah lagi menjadi 16 entitas karena ditambahkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menjadikan BNPP sebagai salah satu organisasi tempat anggota TNI aktif bisa ditempatkan.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin Menyinggung tentang aturan seputar penempatan personel militer aktif pada posisi sipil, hal ini sudah berubah dari masa ke masa. Pada awalnya, menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, hanya ada sepuluh departemen atau institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif.

Dengan perubahan pada undang-undang tersebut, angkanya bertambah menjadi 15. Setelah diskusi mendalam di Panja RUU TNI, diputuskan untuk menambah satu badan lainnya yaitu BNPP, sehingga totalnya kini mencapai 16.

Supratman mengatakan bahwa sebagian besar dari kedua belas departemen dan institusi tersebut tetap berhubungan dengan tanggung jawab dalam bidang pertahanan serta keamanan. "Maksimum adalah 16. Namun, semua ini hanya terdapat di 14 departemen atau instansi," jelasnya.

Selagi itu, ia menjelaskan bahwa para anggota TNI yang masih aktif dan ingin melamar posisi sipil di luar 14 lembaga negara yang sudah ditetapkan harus mundur terlebih dahulu dari kegiatan militer mereka atau memilih pensiun. Mereka yakin beberapa anggota TNI yang sedang bertugas dalam peran sipil tanpa mengikuti aturan tersebut akan segera diberhentikan secara formal.

"Kekhawatiran mengenai peran ganda ABRI tersebut telah dipecahkan, dan ternyata hal itu sepenuhnya tidak akurat," ungkapnya.

Berdasarkan penjelasan Supratman, diskusi di level pertama atau tingkat komisi tentang pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia telah selesai. Selanjutnya, menurut Supratman, tim mereka akan meneruskan tahap penyempurnaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ke tingkat sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Hammam Izzuddin dan Andi Adam Fathurrahman menyumbang untuk penulisannya Artikel ini.