Alih Fungsi Bantaran Sungai Cimande Diduga Dorong Banjir di Sumedang

jabar.RB NEWS , SUMEDANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bahwa perubahan penggunaan area sekitar atau tepi Sungai Cimande kemungkinan besar menjadi faktor yang memicu terjadi banjir di wilayah Cimanggung. Kabupaten Sumedang Pada hari Sabtu (15/3), serta bisa saja terjadi di wilayah lain.

Herman menyebutkan bahwa tuduhan tersebut timbul lantaran pada saat melakukan inspeksi di tempat kejadian, mereka mendapati adanya pengurangan lebar sungai akibat pembangunan beragam struktur seperti rumah maupun kantor yang tersebar sepanjang alirannya. Bahkan, disekitar aliran sungai tersebut diketahui terdapat sekurang-kurangnya lima kompleks perumahan.

"Kami mengeksplorasi hingga ke Hulu di Rancaekek. Ternyata ada perumahan yang bersebelahan langsung dengan tepi sungai," jelas Herman.

Herman menyebut hal itu penting untuk diperhatikan, sebab menurut standar idealnya gedung harus berjarak setidaknya tiga meter dari tepi sungai sebagai batas amanannya.

Maka ia mengharapkan agar para petugas berwenang dan kepala daerah lokal, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas kawasan sungai, melaksanakan penilaian ulang terhadap peraturan yang sudah ada.

"Dinilai kriterianya seperti apa, pembangunan perumahan pun harus mengakomodir area terbuka hijau," katanya.

Herman menyebut bahwa PPNS juga akan dilibatkan dalam penyelidikan lebih lanjut terkait pengembangan beberapa kompleks perumahan tersebut, serta merencanakan pemberian peringatan secara langsung.

Di luar pemukiman, petugas medapatkan adanya warung atau bahkan rumah penduduk yang terlihat masuk ke arah sungai.

"Demikian pula, kami berharap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dapat memberikan pengingat ini; keinginan kami adalah agar masyarakat dapat membersihkan sungai dengan upaya sendiri. Tujuannya supaya aliran sungai dapat bekerja sesuai fungsinya," katanya.

Herman mengatakan bahwa beragam kasus pengubahan fungsi tanah yang terjadi di Jawa Barat sebenarnya harus dikelola dengan baik, mencakup pembangunan hunian. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti atau tertunda, bisa menyebabkan akibat serius.

Dia mengambil contoh situasi di Puncak Bogor tempat terjadinya penebangan hutan secara masif serta perubahan fungsi lahan sehingga berujung pada kejadian banjir.

Sehubungan dengan pemukiman, Pemprov sepenuhnya mensupport konstruksi perumahan sebab ini sesuai dengan target tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pengembangan properti tersebut juga mesti mengakomodasi pertimbangan terhadap dampak pada alam dan lingkungan hidup.

"Saya mendorong agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh hunian. Namun, kita tidak boleh melanggar regulasi sekalipun," katanya.

Banjir yang melanda Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang itu mengenai empat desa dan mempengaruhi sekitar 2.000 orang warganya. (antara/jpnn)