"Study Tour" ke Bali untuk Pelajaran PPKn, Dedi Mulyadi: Keren Banget

Perjalanan ke Bali untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dedi menyampaikan itu terkait rencana study tour SMAN 6 Depok sebagai bagian dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), bukan hanya sebagai rekreasi.

tersebut.

, Senin (17/2/2025).

Biaya yang mencapai Rp 3,5 juta per siswa, belum termasuk biaya tambahan harian yang bisa meningkatkan hingga Rp 5,5 juta.

Sangatlah penting untuk belajar PPKN, karena ada banyak aspek PPKN yang dapat dipelajari di lingkungan sekitar.

"Menolong orangtua membersihkan rumah, itu pelajaran PPKN. Mengunjungi rumah tetangga, siapa tahu tetangga tidak memiliki beras, itu juga PPKN," jelasnya.

Dedi menegaskan bahwa ada banyak aspek sejarah dan kebudayaan di Depok yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran.

"Apa alasan nama Depok disebut Belanda Depok? Dan mana asal kebudayaan orang Depok, leluhur mereka siapa? Itu juga menarik," katanya tegas.

Dedi menawarkan jika orang tua ingin mengajak anak-anak mereka berlibur ke Bali, tetapi ia meminta agar hal tersebut tidak dilakukan atas nama sekolah.

"Dampingi saja, piknik biasa, jangan bawa nama sekolah. Cukup orang tuanya saja. Lalu bagaimana gurunya? Boleh pergi ke Bali tapi dengan biaya sendiri," katanya.

Dedi menyatakan bahwa guru, terutama yang merupakan pegawai negeri sipil, tidak boleh menerima biaya dari orang tua siswa untuk perjalanan seperti ini. Menurutnya, hal tersebut melanggar regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan yang diambilnya bukan hanya untuk satu sekolah, melainkan untuk seluruh Jawa Barat.

"Saya harus memikirkan bukan hanya sekolah di Depok yang orang tua kaya, tetapi juga sekolah-sekolah lain di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, Cirebon," katanya.

Sebagai langkah tegas, Dedi merencanakan untuk mengeluarkan surat edaran setelah pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari mendatang.

"Jika ada sekolah yang tetap mengadakan study tour dan kepala sekolah serta guru-gurunya berangkat, kami akan memberikan sanksi tegas karena mereka adalah aparatur sipil negara yang terikat dengan peraturan," katanya.