Struktur Organisasi Danantara, Siapa Pilihan Prabowo?

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Berikut struktur organisasi lembaga yang akan mengelola modal minimal Rp1.000 triliun itu.

Susunan organisasi BPI Danantara ditetapkan dalam revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disetujui oleh DPR RI dan pemerintah pada 4 Februari 2025.

BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola, serta Direktur.

Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua yang bertindak juga sebagai anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Anggota Dewan Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh presiden.

Badan Pengawas Danantara bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan tata cara yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Lebih terperinci, Badan Pengawas Danantara memiliki delapan kewenangan.

Mengadakan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama.

Mengajukan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden.

Mengusulkan peningkatan atau pengurangan modal BPI Danantara kepada Presiden.

Menghentikan sementara anggota badan pelaksana.

Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara harus dipimpin oleh seseorang yang profesional. Salah satu anggota badan pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan Pelaksana.

Beleid tersebut juga mengamanatkan bahwa seluruh anggota badan pelaksana ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota badan pelaksana adalah 5 tahun dan hanya boleh diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Amandemen UU BUMN juga mengatur persyaratan bagi seseorang untuk menjabat sebagai anggota badan pelaksana. Tiga persyaratan khusus untuk menjabat Badan Pelaksana BPI adalah berusia maksimal 70 tahun pada pengangkatan pertama, bukan pengurus atau anggota partai politik, serta memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.

Badan Pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengurusan operasional BPI Danantara.

Berikut enam wewenang Badan Pelaksana BPI Danantara dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, Badan Pelaksana Danantara menetapkan bidang tanggung jawab setiap anggota badan pelaksana dengan persetujuan Dewan Pengawas. Badan Pelaksana juga membentuk komite investasi dan komite manajemen risiko.

Presiden kemudian diminta untuk meresmikan perubahan UU BUMN untuk membentuk Dewan Penasehat Danantara yang bertugas memberikan saran dan masukan bagi Danantara. Presiden juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Danantara.

Organ dan pegawai yang bersangkutan bukanlah pelaksana pemerintah.

Kasus-kasus soal siapa yang akan menduduki posisi-posisi strategis di Danantara menjadi sorotan. Bahkan, kabar pun muncul bahwa posisi yang ditempati oleh Muliaman D. Hadad, yang telah dilantik sebagai Kepala BPI Danantara pada 22 Oktober 2024, akan digantikan.

Saya sudah mengkonfirmasi informasi ini dengan Muliaman, tetapi belum mendapatkan jawabannya hingga artikel ini diterbitkan.

investasi.

Pada perkembangan terbaru, Prabowo menyatakan bahwa Danantara akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2025.

“Dan kita akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujarnya dalam forum World Government Summit pada 13 Februari 2023.

Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada capaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

"Terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari US$900 miliar aset yang dikelola," katanya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengatakan bahwa biaya awal atau pendanaan awal Danantara diperkirakan mencapai US$20 miliar.

“Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya Prabowo.