Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran?

Pembicaraan tentang adanya pihak dalam pemerintahannya yang tidak sejalan soal efisiensi anggaran, menjadi perhatian publik. Orang nomor satu di Indonesia tersebut mengeluarkan istilah raja kecil yang memicu rasa penasaran masyarakat.

Saya tidak bisa melakukan permintaan tersebut.

Namun pada kesempatan itu, Prabowo tidak menyebut dengan jelas siapa sosok raja kecil yang dimaksudkan. Menariknya, narasi ini muncul tidak lama setelah Prabowo menyentuh isu reshuffle kabinet.

“Sekarang siapa yang tidak mau ikut dengan arus besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, yang tidak patuh akan saya tindak,” ujar Prabowo.

Menurut Kunto Adi Wibowo, seorang pengamat politik, pernyataan Prabowo tentang raja kecil lebih merupakan peringatan bagi jajarannya tentang keseriusannya dalam mengurangi anggaran.

“Menurut saya, pernyataan Pak Prabowo ini; satu menegaskan bahwa dia adalah raja besar. Kedua, dia menegaskan bahwa, 'jangan berani-berani menantang saya'. Ketiga, Prabowo ingin mendapatkan dukungan publik atau legitimasi terkait dengan kebijakannya terkait efisiensi anggaran ini,” katanya kepada Tirto, Selasa (11/2/2025).

Kunto mengatakan bahwa jika ada pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat Prabowo, terutama mereka yang berada di pemerintahan, maka mudah bagi Prabowo untuk mengeluarkannya.

“Karena kalau memang ada raja-raja atau birokrat yang melawan dia, ya tinggal dimutasi saja selesai kan masalah. Nggak usah diomong-omongin di luar juga selesai itu kan. Karena toh kalau menterinya tinggal reshuffle aja, apa susahnya?” tambah Kunto.

Menurut Agung Baskoro, Analis Politik dari Trias Politika, pernyataan Prabowo lebih sebagai penegasan komitmennya mengenai kebijakan penghematan anggaran. Selain itu, dia juga ingin menunjukkan situasi kondisi kabinetnya saat ini kepada publik.

"Institusi kepresidenan mengharapkan masyarakat mengetahui dan memahami apa yang dihadapi oleh Kabinet Merah Putih, termasuk berbagai tantangan internal-eksternal yang muncul," kata Agung kepada Tirto, Selasa (11/2/2025).

Sementara terkait isu reshuffle kabinet, survei KedaiKOPI menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap para menteri. Survei terhadap 1.201 responden tersebut menyebut, meskipun mayoritas (72,5 persen) responden mengaku puas dengan kinerja Kabinet Merah-Putih, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat kurang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo.

KedaKOPI.

Dalam hasil survei tersebut terlihat perilaku menteri/pejabat yang tidak pantas (68,2%), kebijakan ekonomi yang tidak mendukung rakyat (67,9%), tidak adanya perubahan yang signifikan dibanding pemerintahan sebelumnya (64,8%), keputusan/kebijakan yang menimbulkan kontroversi (61,8%), dan program prioritas yang tidak sesuai harapan (56,4%) menjadi alasan-alasan publik tidak puas dengan Kabinet Merah Putih.

KedaiKOPI juga menyoroti bahwa 38-50 persen responden menyatakan bahwa adanya faktor balasan kampanye pilpres atau rekomendasi dari presiden sebelumnya yang berpengaruh terhadap susunan kabinet saat ini. Selain itu, 4 dari 10 responden merasa bahwa susunan dan jumlah pejabat ditunjukkan untuk disebar ke kursi.

Pada 22 Januari 2025, dia menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Inpres tersebut, total anggaran yang dikurangi diperkirakan sebesar Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Ini mencakup anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Oleh karena itu, semua K/L wajib melakukan efisiensi.

Hal ini berdampak pada operasi kerja di beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Menurut pantauan Tirto, beberapa dukungan operasional seperti penggunaan AC dan lift di lingkungan kementerian hingga pengadaan alat tulis kantor mulai dibatasi.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan Prabowo tentang raja kecil berlaku secara umum. Menurutnya, selalu ada saja orang yang keberatan dengan kebijakan pemerintah, termasuk penghematan anggaran.

Terjemahan ini tidak dapat dilakukan karena teks aslinya tidak ada.

Itulah usaha pemerintahan Prabowo untuk membuat negara menjadi lebih baik.

Ini merupakan bagian dari upaya presiden untuk meningkatkan negara ini, meningkatkan kegiatan masyarakat, serta pengeluaran negara yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan, dan harus memiliki manfaat bagi masyarakat.