Jepang Bayar Rp 500 Juta untuk Orang yang Mau Tinggal dan Menetap di Pedesaan

Pemerintah Jepang siap membayar sebesar 4,8 juta yen atau sekitar 500 juta rupiah kepada mereka yang baru saja tiba dan ingin menetap di pedesaan.
Inisiatif ini dilakukan sebagai bagian dari Program Revitalisasi Regional tersebut.
Senin (13/1/2025), inisiatif ini dirancang untuk memberikan kehidupan baru di daerah-daerah yang lebih tenang di Jepang, setelah penduduk lokal pindah ke kota metropolitan seperti Tokyo dan Kyoto.
Fenomena ini juga disorot oleh Seven Seas Worldwide, perusahaan global yang berfokus pada relokasi dan pengiriman internasional.
"Banyak remaja Jepang tidak mau repot-repot mencari pembeli ketika mereka warisan rumah keluarga yang sudah tua," kata Kepala Operasi Seven Seas Worldwide, Wayne Mills.
"Ada ratusan rumah pedesaan tradisional Jepang yang menawarkan lokasi, ruang, dan arsitektur yang menakjubkan yang akan sia-sia terbuang sekarang," ujarnya.
Bisa meningkatkan perekonomian daerah
Mills melihat fenomena ini sebagai kesempatan yang tak boleh dilewatkan bagi melakukan petualangan.
Di luar manfaat pribadi, program ini menjanjikan pemulihan pedesaan Jepang dan kemungkinan besar akan meningkatkan perekonomian.
"This adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan salah satu dari properti yang luar biasa ini dan memulai petualangan baru yang menakjubkan," kata dia.
"Kamu mendapatkan awal yang baru dan bantuan, sedangkan ekonomi lokal menikmati dorongan yang sangat diperlukan," lanjutnya.
Salah satu tempat yang dapat dikunjungi untuk bergabung dalam skema ini adalah desa nelayan kecil Takahama.
Kota ini Terletak di Prefektur Fukui, desa yang indah ini terkenal dengan pantainya yang menarik.
Tapi sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut bagaimana cara untuk mengikuti program tersebut, termasuk apakah program ini hanya boleh diikuti oleh warga Jepang saja, atau bisa diikuti oleh warga negara asing.
Krisis populasi di Jepang
Perlahan kemacetan di daerah pedesaan di Jepang juga terjadi karena populasi penduduk Jepang mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
(30/10/2024), Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan penurunan populasi Jepang pada tahun 2023.
Jumlah penduduk Jepang telah jatuh lebih dari 128 juta orang sejak mencapai puncak pada tahun 2008.
Selain itu, populasi umur kerja diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 19 juta antara tahun 2023 dan 2050.
Menanggapi krisis ini, pemerintah Jepang telah mencoba beberapa cara, termasuk memberi insentif khusus kepada ibu hamil sejumlah 100.000 yen atau sekitar Rp 10,5 juta.
Jepang juga meningkatkan jumlah imigran muda yang diperbolehkan masuk ke negara itu untuk menambah tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada lansia dalam ekonomi.
Perubahan perundang-undangan ini tidak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat seperti yang terjadi di negara-negara Eropa yang mengalami pengurangan populasi, dan sebagian besar masyarakat Jepang tampak puas dengan perubahan politik imigrasi.
Peningkatan dukungan bagi imigran yang masuk ke Jepang akan sangat diperlukan bagi upaya negara ini untuk menarik lebih banyak pemuda asing dan mengatasi krisis penduduknya.
Gabung dalam percakapan